Konsolidasi Data dengan BGN, Lebih 8 Juta Siswa Binaan Kemenag Terima Layanan MBG

Jakarta (Kemenag) - Kemenag bersama BGN terus melakukan harmonisasi dan rekonsolidasi data agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hasilnya, tercatat lebih 8 juta siswa binaan Kemenag telah mendapat layanan MBG.

“Kami melakukan harmonisasi dan rekonsolidasi data dengan mendorong tim teknis Kementerian Agama dan BGN untuk menyesuaikan data. Sebelumnya, masih banyak perbedaan teknis antara Kementerian Agama dan BGN. Sekarang, kondisi seperti itu relatif sudah jarang terjadi,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat paparan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, (19/10/2026)

Berdasarkan data capaian per 17 Oktober yang diintegrasikan antara BGN dan Kemenag, sebanyak 8.319.848 peserta didik dari total 10.748.334 peserta didik yang tercatat dalam data Kemenag telah menerima MBG. Capaian tersebut setara dengan 77 persen dari keseluruhan sasaran peserta didik.

Dari kelompok tersebut, penerima MBG di madrasah mencapai 8.138.126 peserta didik dari total 10.303.322 orang atau sekitar 79 persen. Sementara itu, di pondok pesantren, program telah menjangkau 171.204 peserta didik dari total 407.297 orang atau 42 persen. Adapun pada kelompok pendidikan keagamaan non-Pendidikan Islam, penerima tercatat sebanyak 10.518 orang dari total 37.715 peserta didik atau 28 persen.

Menag menegaskan, capaian di lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Capaian di pondok pesantren masih perlu diakselerasi,” tegasnya.

Dari sisi lembaga pendidikan yang terdiri dari Madrasah, Pesantren dan Non-Pendis / sekolah keagamaan, MBG telah menjangkau 67.741 lembaga dari total 95.455 lembaga yang tercatat dalam data Kemenag, atau sekitar 71 persen.

Pada kelompok madrasah, sebanyak 64.676 dari 88.448 lembaga telah menerima program, setara dengan 73 persen. Di pondok pesantren, penyaluran telah menjangkau 2.834 dari 6.173 lembaga atau 46 persen. Sementara itu, pada kelompok pendidikan keagamaan non-Pendidikan Islam, sebanyak 231 dari 834 lembaga telah menerima MBG atau 28 persen.

Data tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program, terutama untuk mengidentifikasi kelompok dan lembaga yang masih memerlukan percepatan penyaluran.

Data by Name by Address
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, data penerima manfaat MBG kini telah melalui validasi berbasis nama dan alamat (by name by address) yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri.

“Data penerimaan manfaat BGN, sekarang sudah tervalidasi by name by addres dengan nomor induk kependudukan (NIK) Kemendagri. Data itu meliputi data siswa dari Kemendikdasmen, Santri dari Kemenag, Kelompok 3B Kemenkes. Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran penerima MBG,” kata Zulkifli Hasan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, validasi data secara terperinci diperlukan agar pemerintah dapat memastikan ketepatan sasaran sekaligus memantau hasil intervensi gizi bagi penerima manfaat.

“Kenapa harus by name by address? Karena kita harus tahu intervensi gizi itu kepada siapa dan progresnya seperti apa. Tentu kita ini kan bukan hanya ngasih makan, tapi kita memonitor perkembangan dari hasil intervensi gizi yang kita berikan,” ujar Sudaryono.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemutakhiran data secara berkelanjutan, pelaksanaan MBG di madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan diharapkan semakin tepat sasaran. Evaluasi juga terus diperlukan untuk mempercepat perluasan cakupan penerima, khususnya pada kelompok yang capaian penyalurannya masih rendah.

Editor: M Rusydi Sani