Ini Strategi Kemenag Maksimalkan Potensi Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat -

Yogyakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menyiapkan penguatan strategi pengelolaan zakat melalui perluasan penghimpunan dana umat, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta penyaluran bantuan berbasis data yang akurat. Langkah ini diarahkan agar zakat tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di Yogyakarta, 11–13 November 2026. Kegiatan ini ditutup pada Jumat (13/11/2026).

BCL 2026 diikuti pimpinan Baznas DIY, pimpinan Baznas kabupaten/kota se-DIY, serta penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dari DIY dan Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan kolaborasi antarlembaga agar potensi zakat dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Abu Rokhmad menjelaskan, terdapat tiga hal penting yang perlu diperoleh peserta melalui BCL, yaitu peningkatan pengetahuan, pertukaran pengalaman, dan perluasan jejaring kolaborasi. Ketiganya menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat sekaligus memperkuat kontribusi lembaga terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Abu Rokhmad, Baznas perlu mengembangkan strategi penghimpunan dengan menggali berbagai potensi yang belum tergarap secara optimal. Penghimpunan zakat tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber, tetapi perlu didukung inovasi, pemetaan potensi, serta pendekatan layanan yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Baznas diharapkan tidak hanya bergantung pada dukungan hibah pemerintah, tetapi mampu menghadirkan program pemberdayaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Baznas harus hadir dengan membawa program dan menawarkan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dengan penghimpunan yang kuat dan program yang bermanfaat, kepercayaan pemerintah daerah maupun masyarakat akan semakin meningkat,” tegasnya.

Selain penghimpunan, Abu Rokhmad mengingatkan pentingnya tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan zakat merupakan amanah dana umat sehingga harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan fikih dan regulasi perundang-undangan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa BCL merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat dari tingkat pusat hingga daerah.

Ia menyampaikan bahwa jajaran penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama di kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi Baznas maupun LAZ. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar program pengelolaan dana umat dapat berjalan efektif dan saling melengkapi.

“Persoalan pengentasan kemiskinan merupakan agenda bersama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau organisasi. Diperlukan kolaborasi agar program pengelolaan dana umat dapat terhubung dengan program pemerintah dan memberikan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.

Waryono juga menyoroti potensi dana zakat yang belum sepenuhnya dihimpun melalui lembaga resmi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima maupun melalui tokoh agama. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Baznas dan LAZ untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan layanan.

Dari sisi pendistribusian, Waryono menekankan pentingnya penggunaan basis data yang akurat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Kementerian Agama bersama Bappenas terus mendorong ketepatan data dalam penyaluran bantuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesalahan sasaran penerima.

“Penyaluran zakat harus semakin presisi dan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan atau bantuan diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas penerima,” ujarnya.

Melalui BCL 2026, Kementerian Agama berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen antara Baznas, LAZ, serta pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan zakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana umat, sekaligus memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kemandirian dan mempercepat pengentasan kemiskinan.


Sumber : Kementerian Agama RI
Editor : Moh Khoeron
Kontributor : Tim Humas MTsN 1 Bungo