Ini 10 Etika bagi Humas Kemenag dalam Beradaptasi dengan AI

Jakarta (Kemenag) --- Humas Kementerian Agama diminta untuk mampu beradaptasi dan memahami etika penggunaan Artificial Intelligence (AI), dalam menjalankan tugas kehumasan.

Kemajuan AI telah menghadirkan tantangan baru, seperti maraknya penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan dari informasi asli. Karena itu, Humas Kemenag diminta untuk mampu memanfaatkan AI secara bijak. Teknologi ini dinilai dapat mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia.

Pesan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik, Ismail Cawidu, saat memberikan materi pada webinar Penguatan Tata Kelola Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Webinar ini diikuti seribu peserta dari Kanwil Kemenag dan Kemenag Kabupaten/kota se Indonesia, yang merupakan para Pranata Humas dan Pelaksana Humas. 

“Bagaimana kita bekerja di tengah serangan AI yang begitu dahsyat, ada 10 poin yang ingin saya sampaikan agar kita dapat menggunakan AI, tanpa kehilangan makna sebagai seorang Humas,” ujarnya, Rabu (19/8/2026). 

Pertama, Humas harus dapat menggunakan AI sebaik mungkin, namun tidak mengesampingkan etika dan tanggung jawab. Baginya, AI bisa mempercepat pekerjaan, namun sebagai manusia, maka kitalah yang harus menentukan arah. Keputusan ada di tangan kita. Artinya, di dalam bekerja sebagai humas, nilai etika dalam konteks tanggung jawab sebagai manusia harus menjadi pedoman utama. 

“Boleh kita menggunakan AI, tetapi kita tidak boleh kehilangan etika dan nilai. Keputusan akhir tetap ada pada kita,” katanya.

Kedua, Humas diharapkan lebih cepat dalam mendeteksi dan menangkal penyebaran informasi palsu. Di tengah kecanggihan AI sekarang yang sudah merajalela di seluruh konten media sosial, Humas dituntut lebih memperkuat imajinasi dan kemampuan untuk mengenali mana produk AI dan mana yang bukan AI. 

“Begitu muncul hal yang terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang tidak sesuai atau hoaks, segera lakukan langkah-langkah dan tindakan, gunakan intuisi, lalu berkoordinasilah dengan pimpinan. Jangan kalah cepat dengan produk AI,” tegasnya.

Ketiga, kata Ismail, peran Humas tidak hanya menjadi pusat informasi, namun menjadi pusat kepercayaan. “Beralih dari Information Center menjadi Trust Center,” ujarnya. 

Ukurannya adalah seberapa besar publik mempercayai berita dari Kemenag. Ia mengimbau agar Humas tidak membuat berita yang tidak memiliki dasar data yang valid. Karena satu kali melakukan kessalahan, maka itu akan menjadi bumerang.

“Seorang Humas tidak hanya membuat konten, tetapi juga harus mampu membangun narasi,” lanjutnya. Hal Ini menjadi poin kelima yang harus diperhatikan. Seribu konten bisa dibuat dengan AI, tapi narasi yang otentik, relevan, dan memiliki nilai kemanusiaan adalah milik manusia, dalam hal ini adalah Humas Kemenag. Karena secanggih apa pun AI, akan terlihat perbedaannya jika narasi dibuat dari hati nurani dibandingkan sekedar kumpulan data internet.

Sebuah Komunikasi yang dibentuk, kata Ismail, harus berdasarkan data yang valid. “Komunikasi yang kita bangun hari ini harus berbasis data yang valid. Tanpa data yang benar, kita tidak akan bisa membangun kepercayaan publik,” ujarnya menjelaskan poin keenam. Ia meminta kepada Humas Kemenag agar memastikan validitas sebuah data, sebelum dinarasikan. Namun jika data diperoleh dari AI, maka perlu dilakukan verifikasi dan pengujian dengan membandingkan antar-sumber data.

Keenam, pendekatan yang mengedepankan sentuhan kemanusiaan dan kearifan lokal harus tetap menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi. “Kita memiliki budaya lokal masing-masing yang harus dihormati dan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kehumasan,” imbuhnya.

Pada poin ketujuh, Ismail mengingatkan bahwa seorang Humas harus AI literate (melek AI). Yaitu memiliki daya analisis yang lebih kuat daripada AI itu sendiri. Menurutnya,  AI bisa mengalami hallucination (halusinasi data), sehingga dapat mendominasi penggunanya. 

Selanjutnya, poin kedelapan, kecepatan dalam menyampaikan informasi harus berjalan seiring dengan proses verifikasi. Humas dituntut untuk responsif, kompak, dan tangguh dalam menghadapi dinamika informasi yang berlangsung selama 24 jam.

Seorang Humas juga harus mampu memahami krisis komunikasi dalam waktu singkat. Terutama di era keterbukaan arus informasi. 

“informasi bisa seketika beredar dan viral ke mana-mana. Kita harus mampu menyortir berita berdasarkan aturan yang ada tanpa mengurangi hakikat kebebasan demokrasi pers,”tuturnya menjelaskan poin kesembilan.

Poin terakhir, Ia mengingatkan agar seorang Humas tidak kehilangan jati dirinya. “Jangan menyerahkan seluruh pekerjaan kita kepada AI. Kita harus tetap menjadi punggawa dan lead (pemimpin) dari AI yang ada sekarang,” pungkasnya. 

Dari penyampaian tersebut, Ia meminta agar seorang Humas tidak berlomba menjadi yang paling banyak memproduksi informasi, tetapi dapat menjadi insan yang paling cepat memahami isu, paling akurat memberikan informasi, paling manusiawi berkomunikasi, dan paling konsisten membangun kepercayaan.

Di akhir materinya, Ia berharap agar seorang Humas tidak boleh kehilangan semangat, sekalipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.  Webinar tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan semangat para insan humas di lingkungan Kementerian


Sumber : Kementerian Agama RI
Editor : M Rusudi Sani
Fotografer : M Rusudi Sani
Kontributor : Tim Humas MTsN 1 Bungo