Peran Kemenag dan MUI Saling Melengkapi, Kenapa?

Jakarta (Kemenag) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola kehidupan beragama, sedangkan MUI memberikan pandangan keagamaan yang menjadi rujukan umat. (30/6)

Sejalan dengan itu, Menag mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memperkuat perannya sebagai penjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan.

Pesan itu disampaikan Menag saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ukhuwah Islamiyah MUI di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut Menag, MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan untuk memastikan berbagai kebijakan maupun dinamika sosial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

“Selama masih ada MUI, saya yakin hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tidak akan mudah lolos. Di situlah pentingnya peran MUI,” ujar Menag di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menag juga mengingatkan pentingnya membedakan antara ajaran yang bersifat prinsip (tsawabit) dengan persoalan yang masih terbuka untuk ijtihad. Menurutnya, ruang dialog dan penafsiran tetap diperlukan selama tidak menyentuh prinsip-prinsip dasar agama.
“Kita tidak boleh menawar ajaran dasar, tetapi dalam persoalan ijtihadi ruang diskusi tetap terbuka,” katanya.

Bahasa Agama Kunci Keberhasilan Pembangunan
Menag menilai pembangunan nasional membutuhkan dukungan tokoh agama dan organisasi keagamaan agar memperoleh partisipasi penuh dari masyarakat.Menurutnya, pengalaman Indonesia menunjukkan berbagai program pemerintah berjalan lebih efektif ketika memperoleh legitimasi dari para ulama dan tokoh agama.

Ia mencontohkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang semakin diterima masyarakat setelah melibatkan ulama dalam proses sosialisasi. “Agama sangat penting memberikan motivasi bagi suksesnya pembangunan. Tanpa bahasa agama, sulit memperoleh partisipasi sepenuh hati dari masyarakat,” ujarnya.

Menag menambahkan, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan beragama yang moderat dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

Sumber : Humas Kemenag RI
Kontributor : Humas MTsN 1 Bungo